Outsourcing, Perjanjian Kerja, Aspek Hukum Hubungan Kerja : implementasi dan permasalahannya
Outsourcing, Perjanjian Kerja, Aspek Hukum Hubungan Kerja : implementasi dan permasalahannya
Tanggal
Rabu, 26-05-2010 – Kamis, 27-05-2010
Jam Pelaksanaan
09.00-16.00
Tempat
Hotel Harris Tebet / Hotel Park Lane Cassablanca
Pembicara / Fasilitator
I WAYAN NEDENG, SH
Konsultan ketenagakerjaan di beberapa perusahaan dan lembaga pelatihan dengan pengalaman sebagai Anggota Tim Asistensi Menakertrans (Ketua Pokja Hukum dan Perundangan-undangan). Sebelum pensiun beliau adalah mantan pejabat dilingkungan Depnakertrans, antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Perjanjian Kerja, Kepala Subdit Penyelesaian Perselisihan Industrial Pada Perusahaan Swasta, KUPT ( Wakil Kakanwil) Depnaker Prop Kalimantan Barat, Kepala Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), Direktur Persyaratan Kerja, Direktur Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial serta Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).
Harga
Rp 3.150.000,-
Early Bird Rp 3.000.000 untuk pembayaran sebelum tanggal 19 Mei 2009
Untuk pendaftaran Group sebesar Rp 5.800.000 untuk pendaftaran 2 orang peserta
BONUS ! ! SOUVENIR DAN DOOR PRIZE MENARIK
Materi Training Description :
UU Ketenagakerjaan direncanakan akan melakukan revisi yang prosesnya sampai saat ini masih terus berlangsung. Untuk saat ini, mengenai ketentuan-ketentuan dalam ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lama, yaitu UU No.13 Tahun 2003.
Didalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 dibahas mengenai Ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh. Dan diperkuat lagi terbitnya Undang – undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memiliki dampak sangat besar dalam penanganan masalah-masalah perselisihan perburuhan di Indonesia. Meskipun Undang-undang tersebut telah satu tahun terlambat untuk diimplementasikan disebabkan faktor teknis, Pemerintah, Januari 2006 lalu sudah melakukan tekadnya dalam menerapkan UU tersebut, yang sekaligus menghapuskan fungsi P4D maupun P4P yang selama ini berfungsi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat daerah dan pusat. Didalam UU kedua tersebut telah diatur beberapa hal mengenai apa saja yang harus tertuang dalam perjanjian kerja, persyaratan dan konsekwensinya. Dimana terbagi kedalam 2 (dua) perbedaan yaitu : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) , Perjanjian Kerja Waktu Tak Ttertentu (PKWTT), dan Borongan Pekerjaan (Outsourcing), Penyelesaian Hubungan Industrial dan PHK.
Namun, dalam perjalanan waktu ada beberapa peraturan yang akan berubah terkait dalam perlindungan mengenai hak – hak pekerja terutama dalam mekanisme teknis pembayaran pesangon pekerja yang di PHK. Direncanakan peraturan tersebut akan rampung pada tahun 2007 ini dengan melakukan hearing pada pihak – pihak yang terkait dalam penentuan kebijakan tersebut.
Dalam pelatihan ini akan membahas masalah perancangan konsep perjanjian, penyelesaian dalam permasalahan hubungan industrial, dan manajemen PHK.
Outline :
Sesi I : OUTSOURCING
1. Pemahaman Pengertian Outsourcing
2. Outsourcing dalam Trend Bisnis Global dan Perspektif Pengusaha
3. Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan Lain
4. Syarat-syarat Pekerjaan yang dapat diserahkan
5. Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
Sesi II : PERJANJIAN KERJA (PK)
a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Bentuk.
d. Jenis.
e. Isi PK.
f. Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
g. Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar.
Sesi III : PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Perusahaan yang diwajibkan membuat PP.
d. Tata cara pembuatan.
e. Isi.
f. Pengesahan.
g. Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan.
h. Masa berlaku.
Sesi IV : PERJANJIAN KERJA BERSAMA
a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Syarat dan tata cara pembuatan.
d. Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB.
e. Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelah PKB berlaku.
f. Masa berlaku.
g. Syarat perpanjangan atau pembaharauan.
h. Perbedaan PKB dan PP.
Sesi V : WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
a. Dasar hukum.
b. Waktu kerja sehari dan seminggu.
c. Waktu istirahat dan cuti.
d. Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahathamil/melahirkan.
e. Sanksi jika terjadi pelanggaran.
Sesi VI : UPAH KERJA LEMBUR
a. Dasar hukum.
b. Pengertian dan ruang lingkup.
c. Syarat kerja lembur.
d. Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur.
e. Dasar perhitungan upah lembur.
f. Cara perhitungan upah lembur.
g. Sanksi atas pelanggaran kerja lembur.
Sesi VII : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
a. Dasar hukum.
b. Pengertian dan ruang lingkup.
c. PHK yang dilarang;
d. Alasan PHK oleh :
? Pengusaha;
? Pekerja.
e. Prosedur/mekanisme PHK.
f. PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI.
g. Skorsing.
h. Kompensasi akibat PHK.
i. Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK.
j. Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib.
k. PHK karena usia pensiun.
Wajib diikuti oleh
HR / Personal Director, HR / Personal Manager, HR Professional, Corporate Counsel / Pengacara, staf legal, perusahaan konsultan (hukum, bisnis, HR, dan tenaga kerja) serta para praktisi HR.
cforms contact form by delicious:days
Di akses dari kata kunci : depnaker kompensasi pemutusan hubungan kerja merger, kompensasi akibat phk, mekanisme hubungan kerja dan perjanjian kerja 
Event lainnya :
- Industrial Relation Professional Industrial Relation Professional Tanggal 10-12 Januari 2012 Jam Pelaksanaan 08.00...
- Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan Tanggal 21-22 Februari 2012 Pukul 09.00...
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing Tanggal 23-24 Mei 2012...
- Perjanjian Kerja & Outsourcing Perjanjian Kerja & Outsourcing Tanggal 07-08 Februari 2012 08-09 Mei...
- Penyelesaian Perselisihan Dalam Industrial Relation Penyelesaian Perselisihan Dalam Industrial Relation Tanggal 8-9 Juni 2012 Pukul...
- Syarat Kerja Perusahaan Outsoucing Sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Yang Berlaku Syarat Kerja Perusahaan Outsoucing Sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Yang Berlaku...
TAG
Aspek Hukum Hubungan Kerja, Kompensasi akibat PHK, Outsourcing, Perjanjian Kerja, PERJANJIAN KERJA (PK), PERJANJIAN KERJA BERSAMA, UPAH KERJA LEMBUR
Navigasi Jadwal
Diposting tgl : April 28th, 2010 | Sudah dibaca 1758 kali.
