ASPEK HUKUM PERTANAHAN
ASPEK HUKUM PERTANAHAN
Tanggal
21 Juni 2010
Jam Pelaksanaan
09.00 – 16.00 wib
Tempat
Estubusinness Center
Gedung Setiabudi Building 2 Lt.1
JL.H.R.Rasuna Said Kav.62
Jakarta Selatan
Pembicara / Fasilitator
DR. GUNAWAN WIDJAJA, SH., MH., MM
(Widjaja and Partner)
Senior Praktisi Ahli Hukum bisnis dan pasar Modal di Indonesia
Harga
Rp.1.500.000,-
Outline
Tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Karena kedudukan tanah yang demikian strategis ini, maka di dalam politik dan hukum pertanahan Indonesia, negara sebagai organisasi kekuasan rakyat pada tingkatan yang tertinggi, menguasai tanah untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui :
1. Pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah
2. Mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah
3. Perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.
Selain itu digariskan pula bahwa setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial dengan pengertian tanah tersebut wajib digunakan, dan penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.
Namun dalam praktiknya, perangkat hukum pertanahan cenderung diterapkan secara silogisme dengan logika deduktif semata tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor dan proses sosial yang ada. Ini merupakan akibat pengaruh aliran positivisme dalam sistem hukum Indonesia. Kaedah hukum yang dibuat penguasa lewat undang-undang harus ditaati masyarakat tanpa memperhitungkan apakah kaedah itu benar dan adil, atau malah sebaliknya. Keberadaan peraturan demi peraturan di bidang pertanahan tidak menjamin perlindungan bagi rakyat dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah yang selalu membawa jargon ‘pembangunan dan kepentingan umum.
Dalam proses pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, para pihak memang berusaha mencari jalan tengah. Sikap serupa juga akan ditunjukkan pemerintah dalam kasus pembebasan lahan oleh swasta. Tetapi kalau jalan tengah tak tercapai, sengketa warga dengan pengembang terus berlanjut, pemerintah cenderung selalu memihak swasta dibanding kepentingan masyarakat. Tidak jarang dilakukan dengan unsur-unsur paksaan agar warga masyarakat terpaksa meninggalkan tanahnya dengan ganti rugi yang tidak layak. Kalaupun perkara pertanahan berujung ke pengadilan, nasib rakyat tidak berarti lebih mujur. Dalam mengadili sengketa pertanahan, hakim lebih mementingkan ‘fakta atau peristiwa’ ketimbang ‘hukumnya’.
Dalam workshop ini akan dibahas aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.
Materi Training :
- PENGATURAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
- KONVERSI TANAH BARAT KE HAK ATAS TANAH NASIONAL
- TANAH HAK ULAYAT
- HAK PUBLIK DAN HAK PRIVAT ATAS TANAH
- JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH
- HAK MILIK
- HAK GUNA USAHA
- HAK GUNA BANGUNAN
- HAK PAKAI
- HAK TANGGUNGAN
- PENGADAAN TANAH
- PEMBEBESAN TANAH
- PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
- LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE
Wajib diikuti oleh
Director Perusahaan,Manager Legal,Corporate Secretary
cforms contact form by delicious:days
Di akses dari kata kunci : aspek aspek hukum pertanahan, seminar pertanahan 
Event lainnya :
- 2 Hari Panel Diskusi Eksistensi Tanah Ulayat – Eksistensi Tanah Ulayat di Wilayah Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit serta Potensi Konflik, Sengketa, dan Penyelesaian Permasalahannya 2 Hari Panel Diskusi Eksistensi Tanah Ulayat – Eksistensi Tanah...
- Kursus Intensif Hukum Perkebunan Kursus Intensif Hukum Perkebunan Tanggal 28 – 30 Maret 2012...
- Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah / Pembebasan Lahan Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah / Pembebasan Lahan Tanggal 06...
- Aspek Hukum Yayasan Aspek Hukum Yayasan Tanggal dan tempat 2-3 Februari 2012 |...
- ASPEK HUKUM TENAGA KERJA ASING ASPEK HUKUM TENAGA KERJA ASING Tanggal 25 Februari 2011 Jam...
TAG
ASPEK HUKUM PERTANAHAN, PENGATURAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
Navigasi Jadwal
Diposting tgl : June 3rd, 2010 | Sudah dibaca 1201 kali.
